Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual

Published by Ade Mulyono on

Tuturmama Belakangan ini kasus kekerasan seksual marak terjadi di lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Belum lama ini ruang publik kita dibuat heboh dengan kabar penangkapan pelaku kekerasan seksual Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi yang merupakan anak pemilik Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Ironisnya, kasus tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2019.

Sebelumnya kasus yang sama juga terjadi di lingkungan pesantren. Nama Herry Wirawan, seorang ustaz pimpinan pondok pesantren di Bandung sempat menjadi sorotan lantaran memperkosa 12 santriwatinya. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang memilih diam seakan-akan menarik diri dari persoalan.

Perempuan sebagai korban tidak mampu mengucapkan apa yang mereka alami dengan bahasanya sendiri. Di titik ini “budaya bisu” dilanggengkan. Dengan sendirinya ada pembungkaman (muted group theory) terhadap perempuan. Pertama-pertama perempuan terpaksa takluk oleh konstruksi sosial yang patriarkis. Kedua, mereka para perempuan tertekan secara psikologis.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan non-formal saja, tetapi juga marak terjadi di lingkungan pendidikan lainnya seperti sekolah dan universitas. Misalnya, baru-baru ini seorang pendiri yayasan Sekolah Selamat Pagi Indonesia diduga melakukan pelecehan terhadap siswi-siswinya. Sama sebagaimana kasus kekerasan seksual di atas, kasusnya sudah berlangsung cukup lama, tetapi hukum seperti lambat sekali mengadilinya.

Sosial Media: Medan Penyadaran Isu Kekerasan Seksual

Ada apa dengan hukum kita? Tidak bisa memungkiri, selama ini kultur sosial kita terbangun oleh pandangan patriarki; bahwa laki-laki memiliki kuasa atas tubuh perempuan. Di  ranah politik, di dalam relasi ekonomi, dalam kesetaraan pendidikan, dan dalam paradigma “subjek hukum”.

Lalu bagaimana dengan kuasa perempuan atas tubuh laki-laki? Timpangnya relasi kuasa dan gender itulah yang secara tidak sadar sudah mendarah daging dalam alam pikir masyarakat tradisional kita yang tercipta dari budaya patriarki. Bahwa perempuan sebagai “kelas dua” yang secara hierarkis berada di bawah kuasa seorang lelaki.

Kekerasan Seksual dan Wacana Feminisme

Ketimpangan itu sangat jelas terlihat dalam hubungan relasi suami dan istri, relasi kuasa ayah terhadap anak perempuannya, ustaz terhadap santriwatinya, bos terhadap karyawatinya, guru (laki-laki) terhadap siswinya, dan dosen (laki-laki) terhadap mahasiswinya. Terlihat jelas bahwa seorang perempuan tidak memiliki kuasa lebih atas laki-laki. Itu sebabnya kekerasan seksual banyak terjadi pada perempuan.

Dalam dunia pendidikan sebenarnya sudah ada terobosan hukum untuk melindungi perempuan. Salah satunya ialah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud PPKS). Meski aturan tersebut tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan. Aturan tersebut menjadi perdebatan lantaran adanya penggunaan frasa: “tanpa persetujuan korban”.

Bagi mereka yang menolak regulasi Permendikbud PPKS menganggap penggunaan frasa “tanpa persetujuan korban” di pasal 5 ayat (2) dengan kata kunci “persetujuan” (consent) dinilai hanya akan melegalkan praktik seks bebas. Padahal tidak demikian, premis atau dasar pemikiran yang Permendikbud PPKS tawarkan ini, seharusnya mereka baca dengan pikiran yang bersih, progresif.

Tetapi sejumlah kalangan yang menentangnya justru membaca dengan cara terbalik: regresif. Jika kita cermati, maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan sebuah fenomena gunung es. Apabila secara jernih melihat persoalan ini dalam wacana feminisme, maka perempuan sebagai pemilik otoritas tubuhnya memiliki kontrol penuh atas ketubuhannya secara bebas dan merdeka.

Dengan kata lain, persetujuan (consent) merupakan kepastian yang sangat pihak luar perlukan, sebagai bentuk konfirmasi bagi si pemilik otoritas tubuh untuk memberi akses. Jadi, tidak ada pihak di luar otoritas dirinya yang boleh memaksa atau melakukan kehendak apa pun atas tubuhnya tanpa adanya konfirmasi persetujuan (consent) dari dirinya.

Moms, Ini 7 Cara Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak

Sistem Hierarki dan Kekerasan Seksual

Dari situ dapat kita mengerti arti kata “persetujuan” atau frasa “tanpa persetujuan korban” sebagai subjektivitas perempuan yang selama ini menjadi korban. Mengingat kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi akibat adanya relasi kuasa dan relasi gender. Pada konteks ini jelas seorang dosen (laki-laki) mempunyai posisi hierarkis yang lebih tinggi dari mahasiswinya.

Maraknya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya bisa terlihat sebagai tindakan kejahatan pidana, tetapi juga dapat kita maknai sebagai “peristiwa hukum” yang ada. Mengingat tidak sedikit para pelaku justru bebas dari tuntutan hukum atas dalil tidak cukup bukti lantaran terjadi “di ruang privat”, atau bahkan pihak lelaki meminta penyelesaian kasus secara kekeluargaan dengan alasan norma sosial.

Padahal jelas, kasus ini paling merugikan perempuan sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual. Namun, perempuan sebagai korban juga tidak bisa mengambil sikap tegas. Karena tidak adanya jaminan hukum yang kuat yang dapat melindungi mereka.

Sering kali perempuan yang harus mengalah dan tidak memperpanjang urusan. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka dikeluarkan secara paksa. Tanpa persetujuan dan tanpa pembelaan.

Antara Hukum dan Kekerasan Seksual

Dari situ terlihat bahwa paradigma hukum kita tidak hanya tertinggal dari pengetahuan karena sengaja berpikir mundur, tetapi memang sengaja memunggungi keadilan bagi perempuan. Urusan moral memagari rumusan pengetahuan yang rasional. Menyelesaikan kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual secara kekeluargaan menurut sebagian masyarakat menjadi cara terbaik.

Sebab menurut mereka hal tersebut akan menjaga nama baik korban dan menjaga nilai moral mereka di masyarakat. Terlebih jika korban berstatus sebagai pelajar. Tidak ada lagi keadilan yang bisa korban dapatkan selain permintaan maaf. Di sini, hubungan antara hukum dan kekerasan seksual jelas tidak ada sama sekali.

Mirisnya, perguruan tinggi yang seharusnya melahirkan paradigma hukum dengan landasan filosofis yang kokoh dalam berkepihakannya terhadap perempuan, justru menjadi tempat yang berbahaya bagi tubuh, psikis, dan masa depan perempuan. Begitu pun yang terjadi di lingkungan pesantren.

HOPE: Kisah Nyata Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

Para oknum memanfaatkan kedudukannya untuk mengotori lingkungan yang masyarakat anggap aman dengan menghina martabat perempuan, melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada mahasiswi dan santriwati. Menjadi wajar jika masyarakat mempertanyakan etika dan profesionalitas perguruan tinggi dan pesantren. Sebab, yang terlihat jelas dari dua lembaga itu ialah arogansi patriarki di hadapan perempuan.

Sumber Gambar: pexels.com


0 Comments

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

dhankasri hindisextube.net hot bhabi naked rebecca linares videos apacams.com www tamilsexvidoes lamalink sexindiantube.net chudi vidio sex mns indianpornsluts.com hd xnxxx shaving pussy indianbesttubeclips.com english blue sex video
savita bhabhi xvideos indianxtubes.com xxx bombay live adult tv desitubeporn.com mobikama telugu chines sex video indianpornsource.com video sex blue film sex chatroom indianpornmms.net old man xnxx aishwarya rai xxx videos bananocams.com sex hd
you tube xxx desixxxv.net xossip english stories sanchita shetty pakistaniporns.com mom sex video cfnm video greatxxxtube.com sex marathi videos mmm xxx indianpornv.com sexxxsex xvideosindia indianhardcoreporn.com ajmer sex video